KEBIJAKAN KRIMINAL POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Rp. 65.000
Overview :

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan, Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Untuk mewujudkan harapan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana dapat menciptakan iklim yang harmonis dan di terima masyarakt, maka hukum sebaiknya ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian adalah Moral Pancasila, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila. menunjukkan bahwa Nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah mencakup Sila Ketuhanan yang maha Esa yang memaknai bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, mengakui manusia harus diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Nilai persamaan diturunkan bahwa Polri harus memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum (equality before the law), hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan (Supremasi of law). Konsep “beradab” mensyaratkan Polri harus menghargai Hak Asasi Manusia. Polri dan masyarakat merupakan satu kesatuan sebagai warga bangsa mengandung nilai kemanfaatan manusia satu dengan yang lainnya sebagai sebuah persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan. Buku ini membahas mengenai kebijakan kriminal polri, antara lain penegakan hukum oleh polisi, mengapa polri sulit meningkatkan trus masyarakat, upaya polri dalam rangka pembenahan dan pencegahan tindak pidana oleh setiap anggota, penegakkan hukum sidang kode etik profesi, dan pengawasan terhadap institusi polri, dan komisi kepolisian nasional: wewenang terbatas dan kontribusi yang tidak maksimal. Dengan bahasa yang lugas dan padat, semoga buku ini dapat menambah wawasan pembaca dan mudah untuk dimengerti.

Baru saja ditambahkan
  • Belum Terbit
DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari SH.,M.H., Ni Luh Gede Yogi Arthani SH.,M.H., Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi SH.,M.Hum., dkk
    Rp. 65.000
  • Belum Terbit
BUBUR INSTAN RENDAH INDEKS GLIKEMIK
Zulfa Nur Hanifa, Iza Ayu Saufani, Laurena Ginting
    Rp. 65.000
  • Belum Terbit
BUDAYA DAN SPIRITUAL DESA RAWABOGO: Petualangan Kearifan Lokal
Yusuf Siswantara, Markus Sentot Sunardjo, Topo Broto Limbong
    Rp. 65.000
  • Belum Terbit
CASH CONVERSION CYCLE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Vitalia Fina Carla Rettobjaan, A A Ngurah Bagus Aristayudha, Ni Made Widnyani, Kadek Riyan Putra Richadinata
    Rp. 65.000
  • Belum Terbit
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYIKAPI ALIH FUNGSI LAHAN SECARA ILEGAL
Ilham Fariduz Zaman, S.H., M.H.
    Rp. 65.000
  • Belum Terbit
INOVASI MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI YANG UNGGUL
Dr. Sahrul, S.Pd.I., M.Pd.
    Rp. 65.000
Chat dengan kami di Whatsapp!
Hi, ada yang bisa kami bantu?